Besok Pemerintah Mau Blokir Facebook Jika Tetap Seperti Ini
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan tak ragu untuk memblokir atau menghentikan sementara Facebook di negara Indonesia.
Hal ini dilakukan laporan terbaru mengenai nasib data satu juta pengguna Indonesia yang bocor dari Facebook tak kunjung diterima hingga Kamis (12/4).
"Penghentian operasi sementara saya punya hak untuk itu," ujar Rudiantara, yang ditemui di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/4).
Pada kesempatan itu Rudiantara juga mengeluhkan aplikasi kuis dari pihak ketiga di Facebook masih bisa ia temukan. Padahal dalam pertemuannya dengan perwakilan Facebook pada Jumat (6/4) lalu, penghapusan aplikasi kuis dari pihak ketiga menjadi permintaan utama Rudiantara.
"Ternyata saya hari ini dapat lagi, aplikasi seperti (yang dipakai) Cambridge Analytica itu," keluhnya.
Usai pertemuan dengan Rudiantara tempo hari, Facebook berjanji mengabari pemerintah secara berkala terkait nasib data pengguna Indonesia. Beberapa yang mereka janjikan adalah menghapus aplikasi pihak ketiga dan menemukan tujuan penggunaan data yang bocor.
Sebelumnya Henri Subiakto, staf ahli Menkominfo, berkata tak tertutup kemungkinan bahwa data dari pengguna Indonesia yang bocor tadi dimanfaatkan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Facebook sendiri dijadwalkan menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR RI dengan agenda menjelaskan kejadian bocornya satu juta lebih data pengguna Facebook asal Indonesia yang digelar Senin siang (10/4).
Indonesia menempati urutan ketiga dalam daftar paling terdampak dari kebocoran data yang melibatkan Cambridge Analytica setelah Amerika Serikat dan Filipina. Total data yang diduga bocor ke lembaga analitik itu mencapai 87 juta akun.
Kominfo Dinilai Terlalu Baik soal Blokir Facebook
Komisi I DPR menilai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terlalu baik terhadap Facebook karena tidak langsung memberikan tindakan tegas setelah bocornya data satu juta pengguna asal Indonesia.
"Menurut saya ini terlalu baik terhadap Facebook, kenapa enggak seperti Telegram atau Tumblr dulu, blokir dulu baru diajak berunding," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta dalam diskusi 'Maling Data Facebook', di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (7/4).
Sukamta mendesak Kominfo untuk langsung memblokir media sosial besutan Mark Zuckerberg tersebut lantaran telah lalai yang mengakibatkan satu juta lebih data pengguna Facebook asal Indonesia bocor ke firma Cambridge Analytica.
"Jadi jangan dipanggil dulu, dielus-elus kepalanya dulu, baik-baik, ditanya apa maunya, digunakan untuk apa saja," ujarnya. "Blokir dulu, ribut belakangan enggak apa-apa kok, kami dukung. DPR akan dukung ini demi kedaulatan bangsa."
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Henri Subiakto mengatakan pihaknya tak bisa langsung memblokir Facebook atas kasus bocornya data pengguna Indonesia.
"Terima kasih kalau memang nanti, kalau kami blokir didukung DPR. Karena memang sebenarnya pemerintah, pak Rudi sudah katakan, memang tidak langsung blokir," kata Henri di acara yang sama.
"Kami harus mencari data-data, kalau memang ada bukti, dia masuk Indonesia, kemudian dia mau bermain untuk Pilkada 2018, misalnya begitu, itu jelas wajib diblokir, apalagi mau 2019," ujarnya menambahkan.
Menurut Henri, setiap tindakan pemblokiran harus ada proses pemeriksaan lebih lanjut. Dia mengatakan Kominfo tak bisa langsung memblokir bila tak ditemukan bukti kuat atas pelanggaran yang dilakukan Facebook. Henri menyebut pemblokiran terhadap Tumblr dilakukan lantaran media sosial itu terbukti banyak menyebarkan konten pornografi.
"Tapi tentu saja kan tidak langsung hari ini juga langsung diitukan (blokir), tentu saja ada proses. Yang namanya proses apakah itu melanggar pidana atau tidak itu ada prosesnya, begitu juga dalam memblokir atau tidak memblokir," tuturnya.
Ketua DPR Anggap Blokir Facebook Tidak Menyelesaikan Masalah
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai pilihan Indonesia memblokir Facebook yang kini tengah tersangkut skandal kebocoran data pengguna tidak akan menyelesaikan masalah.
"Blokir tidak akan bisa menyelesaikan akar masalah yang sesungguhnya. Dampak yang ditimbulkan justru semakin buruk," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/4).
Bambang menilai pemerintah perlu mencari solusi yang saling menguntungkan, terutama bagi masyarakat Indonesia yang memiliki dampak langsung dari keberadaan Facebook.
Menurut Bambang, Facebook selain menjadi jaringan sosial juga wadah berbisnis bagi sebagian masyarakat, terutama yang memiliki bisnis skala kecil-menengah.
"Mereka tak hanya bertransaksi tapi juga promosi dan membangun reputasi dari sana. Masa semuanya harus gulung tikar karena persoalan kebocoran data?," ujarnya.
Dengan populasi pengguna Facebook di Indonesia mencapai 130 juta akun atau sekitar enam persen dari pengguna global, Bambang menilai jejaring sosial buatan Mark Zuckerberg masih menjadi kebutuhan untuk berbisnis.
Namun Bambang sepakat masalah kebocoran data juga menjadi masalah serius. Ia menilai Facebook selama ini tidak transparan terkait pengelolaan data pengguna.
Oleh karena itu, Bambang menganggap pemerintah tetap harus mencari tahu data yang bocor ke pihak tertentu hingga kemudian disalahgunakan.
"Ini yang harus kita permasalahkan dan minta pertanggungjawabannya kepada Facebook," Bambang.
Sebelumnya, Facebook mengungkap jumlah pengguna yang datanya dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica mencapai 87 juta akun. Dari data yang dirilis, mayoritas pengguna berasal dari Amerika Serikat, yakni sebanyak 70,6 juta akun.
Sementara, dari daftar itu sebanyak satu juta data pengguna Facebook Indonesia masuk dalam 87 akun yang dipegang Cambridge Analytica. Firma tersebut merupakan konsultan politik yang membantu kampanye pemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat 2016.
Hal ini dilakukan laporan terbaru mengenai nasib data satu juta pengguna Indonesia yang bocor dari Facebook tak kunjung diterima hingga Kamis (12/4).
"Penghentian operasi sementara saya punya hak untuk itu," ujar Rudiantara, yang ditemui di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/4).
Pada kesempatan itu Rudiantara juga mengeluhkan aplikasi kuis dari pihak ketiga di Facebook masih bisa ia temukan. Padahal dalam pertemuannya dengan perwakilan Facebook pada Jumat (6/4) lalu, penghapusan aplikasi kuis dari pihak ketiga menjadi permintaan utama Rudiantara.
"Ternyata saya hari ini dapat lagi, aplikasi seperti (yang dipakai) Cambridge Analytica itu," keluhnya.
Usai pertemuan dengan Rudiantara tempo hari, Facebook berjanji mengabari pemerintah secara berkala terkait nasib data pengguna Indonesia. Beberapa yang mereka janjikan adalah menghapus aplikasi pihak ketiga dan menemukan tujuan penggunaan data yang bocor.
Sebelumnya Henri Subiakto, staf ahli Menkominfo, berkata tak tertutup kemungkinan bahwa data dari pengguna Indonesia yang bocor tadi dimanfaatkan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Facebook sendiri dijadwalkan menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR RI dengan agenda menjelaskan kejadian bocornya satu juta lebih data pengguna Facebook asal Indonesia yang digelar Senin siang (10/4).
Indonesia menempati urutan ketiga dalam daftar paling terdampak dari kebocoran data yang melibatkan Cambridge Analytica setelah Amerika Serikat dan Filipina. Total data yang diduga bocor ke lembaga analitik itu mencapai 87 juta akun.
Kominfo Dinilai Terlalu Baik soal Blokir Facebook
Komisi I DPR menilai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terlalu baik terhadap Facebook karena tidak langsung memberikan tindakan tegas setelah bocornya data satu juta pengguna asal Indonesia.
"Menurut saya ini terlalu baik terhadap Facebook, kenapa enggak seperti Telegram atau Tumblr dulu, blokir dulu baru diajak berunding," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta dalam diskusi 'Maling Data Facebook', di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (7/4).
Sukamta mendesak Kominfo untuk langsung memblokir media sosial besutan Mark Zuckerberg tersebut lantaran telah lalai yang mengakibatkan satu juta lebih data pengguna Facebook asal Indonesia bocor ke firma Cambridge Analytica.
"Jadi jangan dipanggil dulu, dielus-elus kepalanya dulu, baik-baik, ditanya apa maunya, digunakan untuk apa saja," ujarnya. "Blokir dulu, ribut belakangan enggak apa-apa kok, kami dukung. DPR akan dukung ini demi kedaulatan bangsa."
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Henri Subiakto mengatakan pihaknya tak bisa langsung memblokir Facebook atas kasus bocornya data pengguna Indonesia.
"Terima kasih kalau memang nanti, kalau kami blokir didukung DPR. Karena memang sebenarnya pemerintah, pak Rudi sudah katakan, memang tidak langsung blokir," kata Henri di acara yang sama.
"Kami harus mencari data-data, kalau memang ada bukti, dia masuk Indonesia, kemudian dia mau bermain untuk Pilkada 2018, misalnya begitu, itu jelas wajib diblokir, apalagi mau 2019," ujarnya menambahkan.
Menurut Henri, setiap tindakan pemblokiran harus ada proses pemeriksaan lebih lanjut. Dia mengatakan Kominfo tak bisa langsung memblokir bila tak ditemukan bukti kuat atas pelanggaran yang dilakukan Facebook. Henri menyebut pemblokiran terhadap Tumblr dilakukan lantaran media sosial itu terbukti banyak menyebarkan konten pornografi.
"Tapi tentu saja kan tidak langsung hari ini juga langsung diitukan (blokir), tentu saja ada proses. Yang namanya proses apakah itu melanggar pidana atau tidak itu ada prosesnya, begitu juga dalam memblokir atau tidak memblokir," tuturnya.
Ketua DPR Anggap Blokir Facebook Tidak Menyelesaikan Masalah
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai pilihan Indonesia memblokir Facebook yang kini tengah tersangkut skandal kebocoran data pengguna tidak akan menyelesaikan masalah.
"Blokir tidak akan bisa menyelesaikan akar masalah yang sesungguhnya. Dampak yang ditimbulkan justru semakin buruk," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/4).
Bambang menilai pemerintah perlu mencari solusi yang saling menguntungkan, terutama bagi masyarakat Indonesia yang memiliki dampak langsung dari keberadaan Facebook.
Menurut Bambang, Facebook selain menjadi jaringan sosial juga wadah berbisnis bagi sebagian masyarakat, terutama yang memiliki bisnis skala kecil-menengah.
"Mereka tak hanya bertransaksi tapi juga promosi dan membangun reputasi dari sana. Masa semuanya harus gulung tikar karena persoalan kebocoran data?," ujarnya.
Dengan populasi pengguna Facebook di Indonesia mencapai 130 juta akun atau sekitar enam persen dari pengguna global, Bambang menilai jejaring sosial buatan Mark Zuckerberg masih menjadi kebutuhan untuk berbisnis.
Namun Bambang sepakat masalah kebocoran data juga menjadi masalah serius. Ia menilai Facebook selama ini tidak transparan terkait pengelolaan data pengguna.
Oleh karena itu, Bambang menganggap pemerintah tetap harus mencari tahu data yang bocor ke pihak tertentu hingga kemudian disalahgunakan.
"Ini yang harus kita permasalahkan dan minta pertanggungjawabannya kepada Facebook," Bambang.
Sebelumnya, Facebook mengungkap jumlah pengguna yang datanya dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica mencapai 87 juta akun. Dari data yang dirilis, mayoritas pengguna berasal dari Amerika Serikat, yakni sebanyak 70,6 juta akun.
Sementara, dari daftar itu sebanyak satu juta data pengguna Facebook Indonesia masuk dalam 87 akun yang dipegang Cambridge Analytica. Firma tersebut merupakan konsultan politik yang membantu kampanye pemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat 2016.