Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML Atas

Harta Karun Mau Dinilai sebagai Aset Negara Indonesia, Begini Ketentuannya

Harta Karun Mau Dinilai sebagai Aset Negara Indonesia, Begini Ketentuannya


Pemerintah tengah menyusun neraca sumber daya alam (SDA) untuk menghitung kekayaan Indonesia sepenuhnya.

Salah satu SDA yang akan dihitung itu di antaranya hutan, pepohonan, sungai, hingga harta karun yang ada di bawah laut.

Direktur Penilaian Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Kurniawan Nizar, mengatakan untuk menghitung SDA, termasuk harta karun, membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pihaknya juga bekerjasama dengan kementerian dan lembaga lain agar SDA tersebut bisa terukur.

Lalu, bagaimana caranya untuk menilai harta karun tersebut?

Menurut dia, harta karun di bawah laut itu terdiri dari berbagai jenis benda. Mulai dari emas batangan, perhiasan, porselen, hingga barang peninggalan kuno lainnya.

Dia mencontohkan, untuk menilai harta karun berupa emas batangan akan cukup mudah dibandingkan lainnya. Benda tersebut ditinggal diangkat ke daratan dan dinilai sesuai harga pasar.

“Harta karun macem-macem objeknya, apakah batangan emas, porselen, macem-macem. Kalau emas batangan, relatif lebih mudah. Objeknya di angkat ke atas, dimensinya kita lihat, baru kita nilai pasar berapa dan dapat nilai harta karun dalam bentuk batangan emas,” kata Nizar dalam media briefing Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu secara online, Jumat (24/7).

Sementara jika harta karun tersebut berupa porselen, pemerintah akan melibatkan pihak lain, yakni kurator atau ahli di bidang tersebut.

“Porselen prosesnya, kita mencari pasarannya dan sejarah, apakah keramik dari China dan lainnya. Kita akan komunikasikan dengan kawan-kawan ahli di bidang tersebut,” jelasnya.

Hingga saat ini, kekayaan negara baru bisa dihitung melalui barang milik negara (BMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara kekayaan yang dikuasai negara berupa SDA belum dapat dihitung.

Dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2019 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aset tetap BMN meningkat 308 persen menjadi Rp 5.949,59 triliun, dari sebelumnya Rp 1.931,05 triliun.

Secara total, aset negara selama 2019 mencapai Rp 10.467,53 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya Rp 6.325,28 triliun.